PSBB II Jakarta dan Dampaknya Bagi Ekonomi.

Jakarta, CNBC Indonesia- Pengamat ekonomi dan pasar keuangan menilai ekonomi Indonesia akan terkontraksi lebih dalam setelah DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September mendatang.

09 September 2020 21:02

Foto: Infografis/Lonjakan Kasus Positif di DKI/Edward Ricardo

Ekonom Mirae Asset Sekuritas Anthony Kevin menilai bahwa konsumsi masyarakat akan tertekan lebih dalam setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah PSBB total lagi.

"Sebenarnya akhir-akhir ini pergerakan orang sudah mulai berkurang, karena ada kekhawatiran setelah data kasus COvid-19 semakin tinggi. Setelah PSBB total, maka akan lebih parah lagi dampaknya ke konsumsi," ujar Kevin kepada CNBC Indonesia, Rabu (9/9/2020).

Ketika PSBB pertama kali diterapkan di Jakarta pada April 2020 lalu, kegiatan perekonomian sangat terpukul. Bahkan, setelah PSBB Jakarta dilonggarkan atau memasuki masa transisi, aktivitas masyarakat masih belum kembali normal.

Di kuartal II-2020 saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami kontraksi dalam yakni -5,32%. Lantas, bagaimana dampak PSBB Jakarta jilid II ini terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal-III? Akankah Indonesia terjun ke jurang resesi

Jakarta PSBB Total, Bagaimana Nasib Ekonomi RI Kuartal III?

Kamis, 10 September 2020 |

Kompas.com - Ekonom memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun ini akan kian tertekan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta.

Ekonom Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi lebih dari tiga persen pada kuartal III-2020.

"Tanpa pengetatan PSBB, saya perkirakan minus 3 persen, artinya resesi. Dengan pengetatan PSBB pasti naik lagi, di atas 3 persen," ujar Piter ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Pada kuartal II yang lalu, perekonomian RI telah mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen

Sri Mulyani Sebut Kebijakan PSBB 'Pukul' Ekonomi RI

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan PSBB di tengah pandemi virus corona 'memukul' sistem keuangan dan pertahanan ekonomi negara. (CNN Indonesia/ Andry Novelino).

Meluasnya penerapan PSBB di berbagai daerah pada kuartal II 2020 akan menyebabkan perlambatan ekonomi lebih dalam dari kuartal I.

Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi kuartal I anjlok ke posisi 2,97 persen dari posisi sebelumnya pada kuartal IV 2019 yaitu 4,9 persen.

"Perlambatan kuartal I mungkin akan diikuti kuartal II di mana PSBB dilakukan lebih meluas. Melihat dampaknya di triwulan dua dan tiga yang terdampak cukup banyak akibat pelaksanaan PSBB," ujarnya, dalam video conference pada Senin (11/5)

Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempertanyakan manakah yang lebih harus didahulukan, kesehatan atau ekonomi.

"Bagi saya, keduanya sama pentingnya dan harus berjalan bersama. Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar," tulis Sri Mulyani pada akun Instagram pribadinya @smindrawati.

***

Lalu, apa yang akan terjadi dengan roda ekonomi di Jakarta? Menurut ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara PSBB ini akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta.

Utamanya bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB.

"Memang menurut saya ini impact-nya cukup besar. Pertama dampaknya hampir merata ke semua sektor, mulai dari perkantoran yang tidak esensial kan wajib diliburkab," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (7/4/2020).

Namun, dampak langsung PSBB akan sangat terasa bagi masyakarat yang bekerja di sektor informal, khususnya driver ojek online (ojol). Pasalnya, di halaman 23 poin (i) Permenkes tersebut, pemerintah melarang driver ojol mengangkut penumpang.

Seharusnya pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB.

MANTRA SUKABUMI

- Langkah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta sama seperti lamunan uang yang dibakar mencapai Rp300 triliun.

Said Abdullah selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, yang sesal dengan langkah yang dicapai Anies.

Sebab menurut Said, Kebijakan tersebut justru menjadikan anjlok Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Selain itu, saat rapat kerja, Jum'at, 11 September 2020, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengungkapkan, pernyataan yang begitu bombastis, dramatis, oleh Anies Baswedan, sehingga akan menimbulkan hal yang tak perlu dan menarik ludes Rp300 triliun, dan membuat saham- saham kita berguguran.

Seperti dikutip antrasukabumi.comdari laman Media Radio pada Jumat, 11 September 2020, jika Said mengkhawatirkan, kebijakan Anies tersebut juga akan korporasi dan ritel menjadi hancur lebur.

Maka dari itu, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus turun tangan dengan menunjukkan sektor keuangan nasional.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini juga mengaku khawatir PSBB total di Jakarta juga dapat menimbulkan menyusutnya nilai tukar rupiah secara terus-menerus. BI pun dimintanya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.