III 12-16 SISI LAIN JK

12 Menjadi Wapres ke dua kali dan Ricuh Golkar.

13 Akhir Konflik Golkar dan Threshold.

14 Lebih Senang drs dari Doktor

15 Politik dan Demokrasi

16 Debat Jusuf Kalla.

************************************

Bab 12 Menjadi Wapres ke dua kali dan Ricuh Golkar.

Karier Jusuf Kalla belum tamat. Lagi lagi ia ditawari menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo.

Megawati Soekarnoputeri yang bersikukuh memintanya.

"Yang keras itu Bu Mega, dia minta kepada saya ( jadi wapres) . Dia tidak mau kalau bukan saya wakil (untuk Jokowi)," ujar JK saat wawancara di program :Begini Begitu" di kanal YouTube Kompas.com pada Senin (22/2/2021).

Jusuf Kalla orang yang berpengalaman di pemerintahan.

".... karena dua kali diangkat jadi Menko (menteri), jadi wakil presiden.

Megawati berargumentasi, bahwa Jokowi perlu didampingi sosok yang punya segudang pengalaman di pemerintahan.

JK menjadi tokoh yang cocok berpasangan dengan Jokowi .

"...kalau saya bisa menang, saya punya pengalaman. Jadi kombinasi antara orang yang tidak punya pengalaman dan orang berpengalaman," kata Jusuf Kalla.

Pemilu Presiden 2014 diikuti dua pasangan calon.

Pasangan nomor urut 1 adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Pasangan nomor urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla.

Masa kampanye Pemilu Presiden 2014 akan berlangsung pada 4 Juni 2014 hingga 5 Juli 2014

Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memulai hari pertama masa kampanye Pemilu Presiden 2014 dengan kegiatan terpisah, pada tanggal 04 Juni 2014.

"Saya selametan di kantor DPP Lenteng Agung. Ketemu sama mesin partai," ujar Jusuf Kalla.

Jokowi melanjutkan, kampanye mereka berdua.

Jokowi akan blusukan dari arah timur, dari Papua.

Sementara itu, JK akan memulai blusukan dari arah barat, yakni Aceh. "Dibuka secara nasional di Papua dan Aceh, supaya nusantara," kata Jusuf Kalla.

Jumlah organisasi relawan itu terus bertambah dengan masuknya Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI sebagai partai pendukung.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah meminta semua mesin partai dan relawan fokus memenangkan pemilu presiden dengan beberapa provinsi menjadi prioritas utama.

Provinsi-provinsi tersebut adalah adalah semua provinsi di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darussalam.

Joko Widodo, sudah menggunakan media sosial ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Para relawan menangani kampanye di media sosial ketika Jokowi-Jusuf kalla.

Hasilnya, Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan hasil rekapitulasi 33 provinsi dan luar negeri.

Pasangan Prabowo - Hatta memperoleh 62.576.444 suara 46,85 persen.

sedangkan pasangan Jokowi - JK: 70.997.833 atau 53,15 persen.

Dengan demikian, pasangan Jokowi - JK ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

***

Di Partai Golkar tahun 2014 Abu Rizal Bakri ingin meneruskan kembali jabatannya untuk masa kedua. Sejumlah politisi partai berlambang Pohon Beringin mulai melakukan perlawanan.

Gerakan Regenerasi Kepemimpinan  Partai Golkar  menggalang pertemuan untuk menghentikan langkah Aburizal Bakrie.

Pertemuan di BimaSena Club, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, tanggal 30/10/2014 , dipatahkan kubu Aburizal. 

Konflik semakin meruncing setelah  

ada skenario aklamasi pemilihan Ical. Politisi Partai Golkar, Nurdin Halid berharap, kader Partai yang yang berambisi menjadi ketua umum untuk menerima kenyataan dan mematuhi hasil Munas Bali, bila Aburizal kembali terpilih secara aklamasi.  

Ia menjelaskan, peluang Aburizal terpilih secara aklamasi sangat besar lantaran mendapat dukungan para pemilik suara DPD Partai Golkar tingkat I dan II.

Jusuf Kalla atau JK selaku mantan Ketua Umum Golkar  dan duduk sebagai wspres siap membantu menyelesaikan masalah

JK mengimbau kepada para kader Golkar untuk menghargai segala perbedaan. Jika ada masalah, dia menyarankan agar anggota partai beringin menyelesaikannya secara damai.

Wakil Presiden menambahkan, perbedaan dalam sebuah proses politik itu merupakan hal yang lumrah. 

‎JK mengungkapkan, banyak kader-kader Golkar mengadu kepadanya tentang kegagalan Ical memimpin Partai Golkar. 

Terkait situasi politik yang memanas ini, Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden ke-12 RI ini memberikan solusi agar 7 calon ketua umum bersatu bersaing dengan Ical.‎

Tujuh nama yang sudah menyatakan diri akan ikut bertanding dalam bursa perebutan kursi ketua umum Partai Golkar yakni Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, MS Hidayat, Hajriyanto Y Thohari, dan Airlangga Hartarto.

 Pencalonan Ical sendiri ditentang banyak kader Golkar karena dia dinilai gagal membawa Golkar menjadi pemenang dalam pemilu Juli lalu.

Sebelumnya, puluhan orang dari 2 kubu bentrok di dalam Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. 

Kubu yang bertikai adalah massa yang dibawa mantan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Yorrys Raweyai, dengan massa yang mengaku AMPG sesungguhnya di bawah pimpinan Ahmad Dolly Kurnia.

Rapat pleno DPP Partai Golkar yang dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat kembali ricuh. 

Ical mengaku menyesal dengan apa yang terjadi di kantor yang dipimpinnya. Menurut Ical, hal ini terjadi lantaran terdapat pihak-pihak yang memaksakan kehendak.

Dua Kubu

Partai Golkar kini terpecah menjadi 2 kubu. Pasca-kerusuhan di Kantor DPP Partai Golkar, kini terbentuk kubu Ical dan kelompok Agung Laksono.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar secara resmi membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar.

"Kita sepakat Partai Golkar harus dipertahankan eksistensinya, kita harus melakukan perubahan yang bisa bawa nama baik ke tujuan yang kita harapkan," kata Agung Laksono dalam rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Agung mengatakan, Presidium Penyelamat Partai Golkar yang akan dipimpin bakal beranggotakan antara lain Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Lauren Siburian, Yoris Raweyai, Agun Gunandjar, dan Ibnu Munzir.

Pada kesempatan itu juga ditetapkan, Ketua Penyelenggara Munas IX Partai Golkar adalah Ketua Mahkamah Golkar Muladi dan steering committee atau SC munas Ibnu Munzir dan organizing committee atau OC munas Jasri Marin.

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi secara tegas menolak dilibatkan dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dibentuk oleh Agung Laksono pada saat rapat pleno partainya di Kantor DPP Partai Golkar pada Selasa, 25 November 2014.

Meski ada munas tandingan tersebut, kubu Ical tetap akan menggelar Munas IX pada 30 November sampai 4 Desember 2014 di Nusa Dua, Bali.

 "Kami menjamin sepenuhnya Munas Partai Golkar di Bali akan berjalan aman dan lancar," tegas sekretaris DPD Golkar Bali, I Komang Purnama, meski Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan agar Mabes Polri untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar dan tak menggelarnya di Desember.

Sementara, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon -- selaku bagian Koalisi Merah Putih seperti Golkar -- menilai posisi Ical kuat untuk maju lagi sebagai ketum Golkar.

Menurut Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham demi menyukseskan acara tersebut, pihaknya juga akan mengundang para petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat dari Partai PDIP. 

Konflik di tubuh Partai Golkar membuat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung turun. 

Dalam telaahnya, Akbar menegaskan tidak ada intervensi dari pihak luar atas dualisme penyelenggaraan Munas IX Golkar.

Sejauh ini, kedua kubu itu masih bersikukuh dengan rencana munas masing-masing. Kendati, anggota Tim Penyelamat Partai Gokar, Yorrys Raweyai menganggap munas kubu Ical ilegal. 

Konflik internal Partai Golkar makin memanas setelah dua kubu telah menggelar musyawarah nasional dan mengklaim paling berhak mendapat pengesahan dari pemerintah.

Para politisi Partai Golkar yang tergabung dalam kubu Agung Laksono telah menggelar musyawarah nasional untuk memilih ketua umumnya Agung Laksono sejak 06/12/2915 lalu di Jakarta.

 Aburizal Bakrie telah melakukan acara yang sama di Bali, pada pekan lalu yang memilih Aburizal Bakrie. 

Keduanya mengklaim pihaknya yang paling memenuhi syarat sebagai ketua umum partai.

Kedua  pihak segera minta mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang baru kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Jusuf Kalla menuturkan, kericuhan anarkis ini pertama kali terjadi di partai berlambang pohon beringin ini.

******************

Bab 13 Akhir Konflik Partai Golkar

Partai Golkar yang Kisruh kalau tidak selesai  juga, bisa jadi menjadi partai politik yang ditinggalkan pendukungnya.

Konflik kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Saling gugat   sepanjang tahun 2015 sementara  Mahkamah Partai  memberikan keputusan  dua hakim memenangkan munas kubu Ancol, dan dua lainnya memenangkan  kubu Munas Bali. 

Presiden Joko Widodo di Istana mencoba menyelesaian konflik yang soludlsinya  dengan sebuah "Musyawarah Nasional (Munas) Bersama.

Biasanya konflik  ini berakhir dengan terbentuknya partai-partai baru. 

Partai Demokrat, PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem adalah pecahan  dari partai golkar.

Semenjak krisis dan turunnya Soeharto, terjadi Musyawarah Nasional Luarbiasa  memperebutkan posisi ketua umum Golkar menggantikan Harmoko.

Akbar Tandjung memenangkan pertarungan dengan mengalahkan Jenderal Edi Sudradjat.

 Edi Sudrajat tidak puas dan beberapa tokoh Golkar dari kubu Edi Sudrajat yang tergabung dalam Kosgoro mendirikan partai baru, PKP atau Partai Keadilan dan Persatuan.

MKGR di bawah pimpinan Mien Sugandhi,  membentuk partai politik baru yaitu Partai Patriot Pancasila yang Kemudian dipimpin Yapto S Soerjosoemarno.

 Permusuhan dan saling serang antar dua kabu kader Partai Golkar

setuju  digelarnya Munaslub di Bali.

Setya Novanto lalu terpilih dengan suara signifikan sebagai ketua umum setelah bertarung dengan 7 calon ketua umum lain. 

Setya Novanto  akan menjalankan sepenuhnya rekonsiliasi secara nasional antara dua kubu.

Sejauh ini kedua kubu menerima hasil Munaslub Bali.

Rekonsiliasi di tingkat Nasional dan daerah pasca Munaslub  harus disatukan kembali.

Pada setiap DPD tingkat I dan tingkat II dilakukan masyawarah untuk memilih pimpinan DPD Partai Golkar dalam rangka tanpa dua kepengurusan.

  Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, masing-masing diberikan posisi pada kepengurusan Partai Golkar. Aburizal Bakrie diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar .

Agung Laksono diberikan posisi Ketua Dewan Pakar Partai Golkar.

Demikian akhirnya kedua konflik selesai dan partai Golkar menjadi mitra pemerintahan Jokowi-Jusuf kalla. Puncak kariernya, Setya Novanto menjadi Ketua DPR RI setelah mencopot Ade Komarudin tanggal 30 Nopember 2018.

Diduga ada tarik menarik dari senior Golkar seperti Ir.Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla. Itulah dunia politik. Ketua Umum Golkar pada tahun tersebut diganti dan terpilih  Airlangga Hartarto .

Airlangga Hartarto dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1962. 

Dia mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja.

Airlangga adalah putra dari Ir. Hartarto yang pernah menjabat Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) era Soeharto dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998)

***

Akhirnya tahun 2017 Predidensial threshold ditetapkan oleh DPR sebesar 20 persen.

Presiden threshold adalah ambang batas perolehan suara Partai politik agar dapat mengajukan calon presiden.  Mulai diberlakukan tahun 2004.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengatur presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik. Minimal dukungan pencapresan adalah 3 persen kursi DPR atau 5 persen suara sah nasional Pemilu 2004.

Saat itu, pemilihan legislatif dilakukan lebih dulu dari pemilihan presiden. Dengan demikian, ambang batas yang diterapkan pada Pilpres 2004 berdasarkan hasil Pemilu legislatif 2004.

Dengan ambang batas 3 persen kursi DPR atau 5 persen suara sah nasional pemilu 2004, Pilpres itu diikuti lima pasangan calon. Mereka adalah Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Hamzah Haz-Agum Gumelar, Megawati Soekarnoputri-Ahmad Hasyim Muzadi, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Peraturan presidential threshold berubah usai pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 222 undang-undang itu mengatur presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pencalonan minimal didukung 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Presidential Threshold atau ambang batas capres selalu menjadi perdebatan tiap menjelang pemilu. Partai politik kerap bersitegang soal angka paling rasional untuk bisa mencalonkan presiden di pemilu.

PDIP sebagai parpol besar ingin ambang batas capres sebesar 30 persen. Tujuannya agar sistem presidential berjalan seiring dengan multi partai sederhana.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut lebih menginginkan angka nol persen. 

Belum lagi PKS, PAN, PPP, NasDem dan Golkar. Masing-masing parpol memiliki angka yang berbeda-beda.

 Meskipun hingga kini, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur presidential threshold 20 persen. Aturan tersebut belum direvisi.

Pada 2014, UU Pemilu tidak diubah. Aturan mainnya tetap sama. Ambang batas capres 20 persen dari kursi DPR dan 25 persen suara nasional.

Adapun capres dan cawapres yang berpartisipasi pada Pilpres 2014 sebanyak 2 pasangan calon:

1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (dicalonkan oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP dan PBB)

2. Joko Widodo dan Jusuf Kalla (dicalonkan oleh PDIP, NasDem, Hanura, PKB)

Jokowi-JK memenangkan pertarungan. Golkar, PAN, PPP bergabung di tengah jalan pemerintahan Jokowi-JK.

Kemudian DPR dan Pemerintah sepakat untuk melakukan revisi pada Undang-Undang Pemilu. Namun pasal yang mengatur Presidential Threshold, tidak mengalami perubahan isi. Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin menyebut masyarakat akan rugi jika hal itu terjadi. Dia bilang parpol bertanggung jawab atas pencapresan. Salah satunya dengan menyediakan capres yang telah menerima pendidikan politik.

Sementara itu, Ketua DPR yang juga bagian Fraksi PDIP Puan Maharani mengungkit kesepakatan seluruh fraksi. Menurutnya, aturan dalam UU Pemilu sudah disepakati semua pihak.

"Di DPR, revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12).

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai penghapusan presidential threshold justru mengembalikan aturan ke konstitusi. 

Dia menyatakan UUD 1945 tidak pernah membatasi pencalonan presiden dengan syarat minimal suara partai.

Selain itu, nol persen presidential threshold dinilai akan memberi keadilan bagi semua peserta pemilu. Titi menyebut jika hal itu dihapus, maka syarat partai politik mencalonkan presiden hanya lolos verifikasi sebagai peserta pemilu.

Dengan pemberlakuan ambang batas itu kalau tidak ada perubahan dapatkan dibayangkan para calon presiden tahun 2024 nanti.

*************

JK  Senang Dokterandes dari Doktor 

Jusuf Kalla sering akan diberi gelar Doctor Honoris Causa (DHC) dari beberapa Universitas.  Namun ia sering menolaknya. Tapi tawaran dari Universitas Malaysia tidak dapat ditolaknya.

Ketika ditanya, kenapa Jusuf Kalla lebih senang disebut Dokterandes (drs) dari Doktor?  Dengan santai Jusuf Kalla menyebut.

"Kalau saya salah, orang masih bisa  berkata, "... oh, 'kan masih drs . Coba kalau saya Doktor dan ternyata salah? Doktor kok bisa salah,,?" Ujar Jusuf Kalla tertawa. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku miris dengan kondisi kultur pendidikan perguruan tinggi di sejumlah kota. Sebab, hingga kini praktik jual beli ijazah masih sering terjadi.

“Ada universitas jualan wisuda di hotel atau dimana saja. Kalau kita lihat pejabat, banyak di belakangnya panjang, SH, MH, LLM, dan macam-macam itu saya tidak tahu,” ungkap Kalla saat membuka Visiting World Class Professor di Kantor Kemenristekdikti, Senin (19/12/2016)

Kalla sendiri tidak terlalu senang saat dirinya harus dipanggil dengan gelar pendidikan yang lengkap ketika diperkenalkan di hadapan publik.

Juduf Kalla hanya mencantumkan doktorandus atau disingkat drs, disebut tiap kali gelar akademiknya dibacakan dihadapan publik.

Sebutan drs beberapa kali membuahkan cerita lucu. Salah satunya, saat Kalla menghadiri sebuah kegiatan di luar negeri.

“Saya pakai drs, karena di luar negeri dibilang gelar doktornya banyak. ada s nya berarti Jamak,” ucapnya.

“Ada yang tanya sama saya, ‘how much your PhD?’ itu banyak,” seloroh Kalla.

Jusuf Kalla adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Dia mendapatkan gelar doktor honoris causa dari sejumlah universitas. 

Di antaranya, Universitas Malaya, Malaysia; Universitas Soka, Jepang; dan Universitas Indonesia. 

-Ganti Menteri Ganti Kurikulum Wajar. 

 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wajar jika setiap pergantian menteri pendidikan ada perombakan kurikulum. Hal ini karena teknologi dan dunia pendidikan selalu berubah dan dinamis," kata JK di Kongres XXII PGRI  (5/7/2019).

Sekarang murid dengan mudah mendapatkan ilmu dari internet dan beragam sumber.

"Apabila guru tidak belajar dengan baik, dengan cepat, bisa-bisa muridnya lebih pintar dari gurunya. 

- Negara akan Jadi Otoriter Jika Tak Ada Kritik Akademisi

 Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap, ke depan tak ada lagi perundungan terhadap akademisi yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan memberikan pandangan kritis terhadap pemerintah.

Pandangan alternatif dari akademisi akan selalu dibutuhkan pemegang kekuasaan agar negara tak jadi otoriter.

.

“Bayangkan kalau tidak ada akademisi ini membukakan jalan alternatif, maka negeri akan jadi otoriter," kata Kalla melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

Akademisi yang Kritik Pemerintah Tak Langgar Etika ASN.

Menurut JK ASN terbagi menjadi dua. Pertama, yang berada di struktur pemerintahan . Ini mungkin  tidak boleh mengkritik pemerintah.

Kedua, ASN fungsional akademis seperti dosen dan sebagainya. Din merupakan ASN fungsional akademis memberikan pandangan yang bertentangan dengan pemerintah, tak melanggar etika ASN. Sebab, tugas akademisi adalah memberikan pandangan lain sesuai dengan dengan latar keilmuan.

"Ini bukan soal etik mengkritik sebagai ASN tapi dia mempergunakan suatu keilmuannya untuk membicarakan sesuatu," terangnya.

Semenjak, SBY-JK sampai Jokowi-JK sampai tidak lagi jadi Wapres, pendidikan paling banyak dikritik JK. 

-Kritik Ahok Sekolah masuk Jam 09.00

Jusuf Kalla (JK) mengingatkan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), agar mempertimbangkan matang setiap kebijakan yang akan diterapkannya. Seperti misalnya rencananya mengubah jam masuk sekolah dari jam 7 pagi menjadi jam 9 pagi.

Tidak mudah mengubah ritme hidup anak anak dan keluarganya yang sudah terbiasa bangun subuh. "Lagi pula, anak anak memang harus dibiasakan bangun subuh atau bangun pagi. Sebab sebelum pergi sekolah mereka yang muslim juga harus sholat subuh dulu. Khawatirnya kalau masuknya siang anak anak Indonesia bisa jadi malas bangun pagi," ujar JK .

"Apa jadinya bangsa kita kalau anak anak jadi pemalas semua?" lanjut JK ,29/3/2013.

Menurut JK, rata rata rumah tangga di Jakarta, suami-istri adalah pasangan profesional. Jika jam sekolah diubah menjadi jam 9 pagi, lantas siapa yang mempersiapkan anak anak sekolah sebelum berangkat. "Bisa amburadul itu rumah tangga orang," karena ibu-bapaknya sudah berangkat kerja sedangkan anaknya masih tidur karena masuknya jam 9 pagi.

 "Setelah ditinggal pergi kerja oleh orang tuanya, siapa yang mengurus anak anak itu di belakang?" sambung JK.

Dan perlu kita fahami, kata JK bahwa tingkat kesegaran berpikir anak anak pada pagi hari jauh lebih bagus ketimbang siang, daya serap pelajaran anak anak bisa berkurang 

"Kalau anak anak sekolah masuknya jam 9, pulangnya mau jam berapa, bisa kelaparan semua," kata JK.

Biasanya juga anak anak sekolah, kalau pagi ikut kendaraan orang tuanya dan mereka ada waktu saling berkomunikasi selama dalam perjalanan. Kalau mereka nasuk jam 9 anak anak dan orang tuanya kehilangan waktu sangat berharganya untuk saling berkomunikasi.

Kalau masalahnya di kemacetan maka yang utama harus dilakukan di DKI adalah membenahi sistem transportasi publik, jalan jalan atau subway ditingkatkan, bus dan kereta digandakan.

 Jarak rumah setiap anak dari sekolahnya tidak berjauhan dan mereka pun tidak butuh waktu tempuh yang lama atau menambah kepadatan lalu lintas.

-UN di hapus Akibatnya?

Ada Wacana UN Dihapuskan sangat  mengejutkan Jusuf Kalla. 

Sebelum UN, ada 

Ebtanas atau Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional.

Pada sIstem ini kelulusan siswa dikatakannya menggunakan rumus 'dongkrak' Alias diluluskan semua.

Akibatnya mutu pendidikan terus menurun?

Tuhan memberikan kemampuan otak sama dengan orang Amerika atau Jepang.

Bedanya,  siapa yang belajar dengan baik dan siapa yang kurang belajar, mengapa anak-anak Indonesia kurang belajar? Jawabannya karena sistem 'dongkrak' yang menggampangkan  lulus.  

Akhirnya anak-anak merasa tak perlu belajar, " kritik Jusuf Kalla. 

- Labdchool tidak tepat.

 Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pengarahan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018, yang diselenggarakan di  Kota Depok,  (7/2/2018).

Jusuf Kalla menyindir sebuah sekolah swasta yang didirikan oleh Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yakni Labschool.

Menurut Jusuf Kalla,semestinya Labschool menjadi sekolah yang bisa masuk di daerah-daerah tertinggal.

“Sekolahnya Pak Arief juga mahal, semestinya yang dimaksud sekolah lab (Labschool) itu justru sekolah yang kumuh dijadikan baik. Kalau baik tetap baik, itu bukan kemajuan. 

Minta maaf Bapak Arief,” kata Jusuf Kalla yang kemudian disambut tawa oleh peserta.

Menurut Jusuf Kalla , sekolah yang hebat adalah jika sekolah tersebut bisa mengubah seorang murid yang kurang pintar menjadi lebih baik dan pintar.

Menurutnya, jika sebuah sekolah hanya menerima murid-murid yang pintar saja maka sekolah tersebut tidak bisa dikatakan hebat.

“Yang baru (hebat) itu kalau muridnya masuknya kurang pintar, keluar menjadi pintar. Itu baru sekolah yang baik. Tapi kalau sekolah yang muridnya pintar dan keluar pintar, ya biasa-biasa aja,” kata Jusuf Kalla.

 Indonesia membutuhkan adanya sekolah favorit yang bisa digunakan sebagai tolak ukur bagi sekolah lainnya.

Ada baiknya jika Labschool bisa menjadi sekolah hebat dengan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Labschool benar-benar seperti sebuah laboratorium yang berhasil menciptakan sebuah penemuan baru.

“Jadi sekolah-sekolah seperti Labschool ini benchmarking tetapi yang harus dibuat justru anda bikin sekolah di kampung, coba bikin di sekolah yang biasa menjadi luar biasa, itu baru penemuan,” kata Jusuf Kalla.

- 

***************

Bab 15 Politik dan Demokrasi.

Sebagai tokoh politik, Jusuf Kalla sudah berkecimpung cukup lama. Dari mahasiswa dan memasuki berbagai organisasi. 

Ada pandangan yang cukup nyeleneh dan mengkritik pelaksaann demokrasi di Indonesia. menurur Jusuf Kalla makin menurun disebabkan berbagai masalah .

Jusuf Kalla menyebutnya salah satu penyebabnya sistem ongkos demokrasi yang menjadi mahal.

JK pun menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang pejabat pemerintahan diperlukan modal yang tidak sedikit. 

"Untuk menjadi anggota DPR, menjadi bupati butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," jelasnya dalam sebuah tayangan video.

Karena demokrasi yang mahal  timbulah upaya pengembalian investasi, ini menjadi celah  terjadinya korupsi.

"Korupsi pengembalian investasi. Maka di situlah terjadi menurunnya demokrasi."

JK pun mengingatkan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.  Bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Menyinggung tentang HM menurut Jusuf Kalla semokrasi tak dapat dipisahkan dari penegakan Hak Azazi Manusian karena demokrasi itu dari dan oleh rakyat, berarti rakyat mendapat hak dan manfaat dalam demokrasi. Karena itu kita harus menghargai hak-hak asasi sebagai prinsip pokok. 

Kalau ada yang melanggar HAM, maka itu adalah suatu pelanggaran ” tegas JK. 

Secara kronologi sejarah Indonesia, menganut sistem pemerintahan yang tetap demokratis.  Sistim ini berjalan meskipun  dilaksanakan melalui berbagai cara mulai dari negara kesatuan, federal, hingga parlementer.

  “Dalam presidensial juga kita punya demokrasi yang bermacam-macam, dari zaman Bung Karno dengan demokrasi terpimpin, ada demokrasi formal yang dalam pelaksanaannya otoriter, demokrasi Pancasila pada masa Pak Harto yang berakhir otoriner, sekarang setelah Reformasi kembali lagi ke demokrasi. 

Walaupun, sekarang ini banyak keluhan lagi dengan berbagai kritikan tentang demokrasi yang berjalan,” kata JK saat mengisi acara webinar Fraksi PKS yang bertajuk “Menjaga NKRI Mnegokohkan Demokrasi”

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam berbagai periode pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan demokrasi harus memiliki manfaat untuk rakyatnya. “Contoh pada orde lama dan orde baru, demokrasi tidak berjalan dengan baik sehingga ekonomi menjadi sulit.

 

 Jusuf Kalla (JK) kasih warning soal kehidupan berdemokrasi. Pesan JK kali ini cukup serius, karena ada kaitan dengan nasib pemerintahan. 

Menurut JK, kalau demokrasi tak jalan, pemerintahan bisa jatuh.

JK menyinggung indeks demokrasi Indonesia yang menurun versi survei The Economist Intelligence Unit (EIU).  berada di bawah Timor Leste, negara kecil bekas bagian dari Indonesia.

JK mengatakan, kunci utama berjalannya demokrasi apabila Pemerintah memposisikan hak dan kewajiban yang sama. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Demokrasi menurun jika hal-hal objektif tidak sesuai dengan dasar-dasar demokrasi yang kita ketahui,” kata JK.

Padahal, ketika demokrasi tidak jalan, lanjut JK, maka bisa berimbas pada jalannya roda pemerintahan. 

Presiden ke-2, Soeharto yang jatuh setelah berkuasa selama 32 tahun, karena demokrasi yang tidak berjalan baik.

Gagalnya demokrasi di era Soeharto membuat stabilitas politik dan ekonomi akhirnya berantakan. Akhirnya, rakyat bergejolak. “Kita lihat pas Orba, Pemerintah jatuh pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik,” ungkapnya.

PKS sebagai partai yang selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi berada di luar pemerintahan, lanjut JK, harus mampu menjalankan fungsi check and balances dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Terlebih, Jokowi telah memberikan lampu hijau kepada siapapun untuk mengkritik Pemerintah.

Permasalahannya, kata JK, di era sekarang, menjalankan kritik itu tidak mudah. “Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” kata mantan Ketum Partai Golkar ini.

JK menilai, seperti dikutip Antara, partai oposisi adalah bagian yang penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

 Dalam paparannya JK menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat.

JK menilai pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat sehingga jika tidak terwujud maka demokrasi akan terus menuai kritik. 

JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.

Lebih dari itu, politikus senior Partai Golkar ini pun menyinggung indeks demokrasi yang menurun drastis selama 14 tahun terakhir. Hal ini disebabkan dengan banyaknya masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik. “Mungkin di sinilah letaknya bahwa dalam 14 tahun terakhir, indeks demokrasi kita menurun ke 64 dari 123 negara di survey. Melihat banyak masalah hukum yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan juga dalam negara demokrasi, konstitusi adalah dasar daripada cara kita melaksanakan pemerintahan,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Syaikhu. Presiden PKS ini mengaku penerapan demokrasi di Tanah Air menyusut tajam. Terendah selama 14 tahun. Masuk kategori cacat demokrasi. “Penurunannya hingga mentok di skor 6,3. Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi,” kata Syaikhu.

 

************************

Bab 16 Jusuf Kalla  dan Debat.

Berdebat salah satu keahlian Jusuf Kalla.  Ada beberapa nasehat dari Jusuf Kalla  untuk menghadapi debat. Jusuf Kalla sudah jadi peserta debat pilpres sebanyak tiga kali. Ia sukses membuat Hatta Rajasa malu dan grogy di muka umum. 

Kala itu, JK duduk di sebelah kiri calon presiden yang dia dampingi, Joko Widodo. Hatta Rajasa berdiri dan mengutarakan pertanyaan. 

Salah satu topik debat malam itu ialah lingkungan hidup. 

Ia mempersoalkan mengapa Kota Solo yang dipimpin Jokowi tidak mendapatkan Kalpataru. 

Seusai Hatta menuntaskan ucapan, JK menyambar mikrofon. "Pertanyaan Bapak bagus, cuma keliru. Kalau [penghargaan untuk] kota itu bukan Kalpataru, tapi Adipura," kata Jusuf Kalla.

 Tanpa memberi penjelasan lebih lanjut, JK kembali ke kursinya. Sementara Hatta tersenyum getir. 

Jadi sebelumnya JK memuji pertanyaan tidak bagus itu dan menjatuhkannya.

Jawaban itu spontan saja, kata Jusuf Kalla 

Presenter  Najwa bertanya soal cara JK membalas pertanyaan "Kalpataru" 

JK  langsung pegang tangan Jokowi.  [artinya] saya menjawab, padahal dia [Hatta] bertanya kepada Jokowi," jawab JK. 

 Pertanyaannya keliru, apalagi jawabannya," tambahnya. Menurut JK, dalam debat semacam itu, para kandidat mesti menguasai masalah.

JK adalah saudagar. Menjual barang adalah keahliannya. Pada 1967, 

Ia memimpin  perusahaan yang dirintis ayahnya sejak 1950-an, NV Hadji Kalla yang bergerak di bidang perdagangan tekstil dan jasa transportasi.

Bisnisnya berkembang mulai dari impor mobil, jasa konstruksi, transportasi, hingga penambang sumber daya alam.

Ketika harus tampil dalam debat  di Pilpres 2004, JK sudah biasa.

Ketika menghadapi debat, cukup melatih diri agar berbicara singkat, namun berisi. 

Dalam Debat di Pilpres 2014, dia dapat peran mengorek jawaban mengenai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Prabowo.

Kalimat yang dilontarkan JK di debat itu memang tidak langsung menyebut Prabowo sebagai pelanggar HAM, melainkan menanyakan cara Prabowo menyelesaikan dan mempertahankan HAM di masyarakat. 

Prabowo pun paham  pertanyaan itu , "Saya mengerti arah bapak, Apakah saya bisa menjaga HAM, padahal saya pelanggar HAM?" "Saya bertanya halus,  Semua orang tahu bahwa ini sulit dijawab Pak Prabowo," ujar JK. 

Dia juga mesti menghadapi dua mantan "bos". Pertama, Megawati Soekarnoputri. Kedua, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

 JK mengakui memang terkadang tidak enak hati dengan SBY. "Tapi kalau sudah di kantor kita baik-baik lagi.  Tidak merusak hubungan pribadi," ujarnya.

Dalam Debat Pilpres 2009 memperbincangkan Undang-undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Megawati memancing JK dengan mengatakan, "Kalau Pak Jusuf Kalla itu karena dulu ngikut kerja sama saya ..." Belum selesai Megawati berbicara, penonton tertawa. JK lalu mengatakan, "Terima kasih, Bu." Tak lama kemudian Megawati menjawab, "Urusannya memang urusan ...". JK menyambar lagi, "Tapi, kerja saya bagus kan, Bu ya?" Megawati terdiam dan meminta JK mengulangi ucapannya.

 "Kerja saya bagus tapi?" kata JK. "Ya enggak dong," balas Megawati. JK tertawa mendengar itu. 

SBY tersenyum lebar. Dan, penonton riuh bersorak-sorai. 

Sedikit humor telah membuat lebih rileks. 

***

Jangan terlalu banyak bocoran soal supaya lebih memberikan impact leadership," kata Wapres JK 

menyaksikan nonton bareng debat capres-cawapres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng Jokowi-Maarif Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno Jakarta.

Tidak perlu diberikan bocoran pertanyaan atau kisi-kisi, sehingga pada saat debat berlangsung, kemampuan capres dan cawapres dalam menjawab atau menanggapi pertanyaan secara spontan dapat terlihat.

Para peserta debat pilpres harus lebih banyak berdiskusi dan pemimpin itu harus mengambil sikap pada waktu debat.

Kadang-kadang tidak perlu persiapan. Diskusi ini harus mencerminkan itu. Kalau terjadi begini harus bagaimana,

JK dengan tegas menolak kebijakan KPU yang memberitahukan bocoran soal debat kepada masing-masing tim sukses pasangan capres-cawapres.

Debat pilpres tampak seperti bimbingan belajar bagi siswa yang akan mengikuti ujian, sehingga harus diberikan kisi-kisi soal.

Padahal, seharusnya debat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kompetensi para capres-cawapres untuk dapat dipilih pada Pilpres 2019.

"Ya soal yang dikasih 20, yang akan dipilih lima, jadi kayak bimbingan belajarlah gitu,

JK juga menepis  bentuk lobi politik. JK Tidak  ada ajakan dari mereka untuk jadi tim pemenangan Prabowo di Pilpres 2019.

"Enggak. Pertanyaanmu usil saja," kata JK ketika ditanya awak media ketika pernah menerima Prabowo-Sandiga Uno di rumah dinasnya, sebelum Pilpres  (15/8/2018).

Prabowo juga menilai JK terlalu senior untuk jadi ketua tim pemenangannya. "Terlalu senior. Terlalu senior," sambut Prabowo.

Jusuf Kalla bertemu dengan bakal capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno selama satu jam. Dalam pertemun tersebut, Prabowo meminta restu kepada JK, sebagai wapres, untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2019.

"Jadi hari ini saya dan Pak Sandiaga Uno yang sudah mendaftar menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan yang akan datang sesuai adat dan istiadat kita bangsa Indonesia yang muda datang kepada yang lebih senior untuk sowan untuk mohon restu, kita akan melaksanakan suatu pekerjaan untuk rakyat kita," kata 

Disebut JK, penguasaan lahan oleh Prabowo tidak ada yang salah.

JK yang memberikan izin kepada Prabowo untuk membeli 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur. ketika dirinya masih menjabat sebagai wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 2004 lalu.

JK menceritakan bahwa lahan yang dibeli oleh Prabowo di Kalimantan Timur itu merupakan aset sitaan kredit macet yang diambil alih oleh Bank Mandiri.

"Itu di tangan Bank Mandiri karena itu kredit macet. datang Pak Prabowo sama saya, bahwa dia mau beli, JK pun mengizinkan dengan syarat Prabowo harus membayar secara tunai, tanpa kredit.

Daripada jatuh ke tanah asing, lebih baik ke pribumi, kata Jusuf Kalla. 

Jusuf  Kalla mengakui, disaat bersamaan ada pengusaha dari Singapura dan Malaysia yang juga tertarik membeli lahan tersebut, sehingga JK berpendapat bahwa lebih baik aset tersebut dimiliki oleh pribumi daripada warga negara asing.

, (Prabowo) bayar cash di Mandiri. Dia pinjam darimana saya tidak tahu, tapi pokoknya bayar cash dan saya tidak izinkan itu kalau tidak cash. Sebelumnya, dalam debat kedua di Pilpres 2019.

Jusuf Kalla juga tidak mau dan tidak boleh emosi saat berdebat. 

********

Bab 18 Ekonomi Pincang dan Saran JK

"Ekonomi Indonesia pincang karena dari 10 orang kaya hanya 1 orang yang muslim dan mayoritas penduduk beragama Islam." 

 Jusuf Kalla   mencontohkan." Dari 10 orang kaya, hanya satu di antara mereka yang muslim."

Pernyataan itu JK sampaikan di hadapan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara silaturahmi yang digelar  Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tanggal 14 Juni 2020

".... Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat islam yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita," kata JK .

 Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki setidaknya 4.000 perguruan tinggi yang menjadi syarat perbaikan ekonomi.

tingkat ekonomi.  Oleh sebab itu, katanya, yang perlu dimiliki masyarakat saat ini adalah semangat.

Pembicaraan ini membuat sedikit reaksi. Salah satu yang turut buka suara adalah eks politisi Partai Demokrat F .H.

“Menjadi kaya itu bukan karena agamanya, tapi karena kerja keras, ulet dan niatnya. Kalau pemalas, apapun agamanya pasti miskin. Jadi komentar Pak JK yang menghubungkan agama dengan kemiskinan atau kekayaan ini tidak tepat dan cenderung provokatif untuk saling membenci," tutur Ferdinand melalui akun Twitter pribadi @FerdinandHaean3.

 

Sebenarnya tidak perlu ucapan ini dipolitisasi. 

Pada akhir tahun lalu, Forbes Indonesia merilis 100 orang terkaya di Indonesia terbaru 2020. Dalam laporannya, Forbes masih menempatkan Hartono Bersaudara di daftar puncak dengan perkiraan harta mencapai 38,8 miliar dolar AS atau setara Rp548,2 triliun (kurs Rp14.160).

Tempat berikutnya diisi oleh Keluarga Widjaja pemilik konglomerasi Sinar Mas Group dengan kekayaan 11,9 miliar dolar AS.

Lalu, Prajogo Pangestu yang merupakan taipan pendiri Chandra Asri sebesar 6 miliar dolar AS, Anthony Salim 5,9 miliar dolar AS, serta Sri Prakash Lohia yang diperkirakan memiliki kekayaan 5,6 miliar dolar AS.

Untuk diketahui, dari lima daftar puncak tidak satupun yang menganut keyakinan Islam. Lalu bagaimana dengan urutan selanjutnya?

Pada peringkat enam orang paling tajir di Indonesia ditempati oleh Susilo Wonowidjojo dengan total kekayaan 5,3 miliar dolar AS.

Lalu, Jogi Hendra Atmadja dengan harta 4,3 miliar dolar AS, Boenjamin Setiawan 4,1 miliar dolar AS, Chairul Tanjung 3,9 miliar dolar AS, dan Dato Sri Tahir sebesar 3,3 miliar dolar AS.

Dari kesepuluh daftar orang paling kaya di Indonesia, hanya pengusaha senior Chairul Tanjung yang diketahui sebagai seorang muslim. Sehingga, perkataan JK alias Jusuf Kalla pada awal pekan ini benar adanya.

Bagaimana dengan orang miskin yang katanya kebanyakan beragama Islam?

Dalam laman resmi pemerintah Indonesia disebutkan bahwa negara ini dihuni oleh 87,2 persen penduduk beragama Islam atau setara dengan 207 juta orang.

Disusul kemudian oleh Protestan 6,9 persen, Katolik 2,9 persen, Hindu 1,7 persen, Budha 0,7 persen, serta Khonghucu 0,05 persen.

Sementara berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang. Angka tersebut melesat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dengan 24,79 juta orang.

Kemudian untuk persebaran penduduk miskin, paling banyak diketahui berada di Pulau Jawa dengan jumlah 14,67 juta orang, dengan rincian 8,11 juta orang berada di wilayah perkotaan dan 6,65 juta orang lainnya terdapat di pedesaan.

Disusul kemudian Pulau Sumatera dengan 6,07 juta penduduk miskin, Bali dan Nusa Tenggara 2,11 juta, serta Pulau Sulawesi dengan 2,06 juta orang. Adapun, Maluku dan Papua disebut hanya memiliki 1,54 juta orang miskin.

Meski BPS melakukan pendataan penduduk miskin tidak berdasarkan agama yang dianut, namun bisa diketahui bahwa konsentrasi penduduk miskin terjadi di Pulau Jawa yang merupakan wilayah dengan mayoritas muslim.

Sehingga, apabila asumsi sederhana ini dapat diterima, maka apa yang dikatakan oleh Jusuf Kalla tidak sepenuhnya keliru. 

Jusuf Kalla dalam kesempatan lain berbicara dengan seorang reporter senior Suryopratomo

Dewan Redaksi Media Group mengatakan. 

Untuk pemulihan ekonomi JK tidak melihat dari sisi yang rumit. Menurut Pak JK, persoalan paling utama yang kita hadapi sekarang ini ada pada sisi permintaan. Masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup untuk ikut menggerakkan ekonomi. Kalau dunia usaha, mereka bisa segera memproduksi barang kalau ada permintaan yang jelas.

"Sekarang butuh apa? Perlu mobil 100 ribu unit? Produsen mobil bisa menyediakannya dalam waktu seminggu karena semua komponennya ada. Mau apa? Semua bisa dilakukan kalau ada permintaannya," kata Pak JK.

Beban terberat bukan berada di sisi pengusaha, tetapi perbankan. Demi tetap menjaga perusahaannya bisa bertahan, banyak pengusaha meminta penjadwalan ulang pembayaran kreditnya.

 Akibatnya, yang menanggung paling berat dari kondisi sekarang ini ialah perbankan karena mereka tidak mendapatkan pengembalian pinjaman pokok dan bunga kredit yang sudah disalurkan.

Oleh karena persoalannya ada sisi permintaan,  upaya pemulihan ekonomi ialah menggelontorkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Jangan memberikan bantuan sembako, tetapi dana tunai.

 Dengan dana tunai yang dimiliki, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, mereka bisa membelanjakan uang itu sesuai kebutuhannya sehari-hari. Belanja masyarakat itu akan menggerakkan ekonomi di sekitar tempat masyarakat tinggal.

 Dunia usaha yang kekurangan permintaan pasti akan bergerak kembali untuk memenuhi permintaan. 

Masyarakat kembali bisa memiliki kegiatan dan paling penting lagi pendapatan yang memungkinkan ekonomi bergerak lebih kencang karena sisi permintaan semakin bertambah.

Tentu wabah covid-19 sendiri tidak boleh diabaikan. Kita harus terus meningkatkan disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. 

Jadi menurut JK, berbagai kendala dalam penyaluran BLT harus segera dituntaskan.  Kalau perlu BLT yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin ditingkatkan menjadi Rp1 juta per rumah tangga per bulan. Pemerintah tidak perlu takut dianggap menghamburkan anggaran negara karena kalau ekonomi bisa segera bergerak dan masyarakat bisa mendapatkan kembali pemasukan melalui penarikan pajak dari kegiatan masyarakat tersebut.

Pemberian BLT dan program padat karya tunai merupakan langkah paling cepat memberikan hasil dibandingkan program lain. 

Tepat jika dikatakan, dalam situasi krisis kita tidak bisa menerapkan cara kerja biasa-biasa. 

Kita memang tidak boleh gagal menghadapi wabah covid-19. Lebih empat bulan kita bersama-sama berjuang menghadapi penyebaran virus yang sudah menjadi pandemi. Kita sudah mencanangkan untuk mencegah jangan sampai masyarakat terpapar covid-19, tetapi secara bersamaan tidak terkapar virus PHK. Itulah pekerjaan rumah yang harus kita lakukan dalam bulan-bulan ke depan ini. Demikian Jusuf Kalla. 

***

Masjid kegiatan ekonomi 

 Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mendorong masjid turut menjadi tempat untuk berkegiatan ekonomi, di samping sebagai tempat beribadah.

Sambutan HUT ke-65 Universitas Ibnu Chaldun  (11/2/2021).

".... dunia dulu baru akhirat, karena itu maka masjid harus juga berkegiatan ekonomi, mendorong jemaah lebih baik di kehidupan sekarang ini," kata Kalla.

"Jadi dalam ceramah, tidak hanya berbicara tentang akidah,  tapi juga bagaimana kemajuan entrepreneur  yang dapat memajukan ekonomi ini dan kehidupan masyarakat," kata JK.

Tapi Jusuf Kalla meminta agar setiap masjid tidak mendirikan unit usaha atau koperasi. Pengalamannya mengurus masjid, setiap koperasi atau unit usaha milik masjid selalu berakhir dengan kerugian.

“Semuanya rugi dan saya harus tanggung karena saya ketua masjid-nya. Semenjak itu saya tegaskan jangan masjid yang berdagang tapi jemaahnya yang berdagang,” kata Jusuf Kalla pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Kantor BSI Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto, 29-09- 2021.